menjadiperbincangan dan meresahkan di sebagian kalangan masyarakat. Kajian ini dimaksudkan agar segera dapat dicarikan solusi bagaimana strategi untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta memperkuat nilai Karakter Religious dan nilai Nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungal Ika di kalangan pelajar. Untuk memahami fenomena sosial dan alam, maupun untuk memecahkan permasalahan yang ada didalamnya diperlukan pemahaman mengenai interaksi dari berbagai unsur yang membentuk fenomena atau permasalahan tersebut. Aspek kehidupan manusia sebagai gejala fenomena sosial dapat kita pahami dari interaksi dengan lingkungannya. Manusia dengan segala potensi yang dimilikinya akal, perasaan keterampilan berkomunikasi untuk kelangsungan hidupnya mendapat tantangan dan berinteraksi dengan lingkungannya, menghasilkan “kebudayaan”. Dengan kata lain, manusia dengan potensi yang dimilikinya itu memungkinkan manusia menjadi manusia tersebut, merupakan pemetaan atau pengelompokan aspek kehidupan yang sangat luas dan sebenarnya terkait satu sama lain. Karena luas dan kompleksnya aspek kehidupan itu maka untuk memudahkan kita dalam pengkajian dibuat “model” dari aspek kehidupan tersebut. Model adalah penyederhanaan dari keadaan yang sebenarnya tanpa menghilangkan ciri-ciri asli hasil dari pemetaan. Aspek kehidupan tersebut dipetakan ke dalam salah satu gatra model untuk memudahkan pengamatan maupun pemahaman interaksi. Selanjutnya, peta model gatra aspek kehidupan nasional atau disebut model tannas atau model tata kehidupan nasional. Sesungguhnya jumlah gatra model yang digunakan di dalam satu model dapat beberapa saja, akan tetapi perlu diwaspadai bahwa model tannas tersebut harus dapat merefleksikan sifat-sifat asli atau nyata dari tata kehidupan model tannas Indonesia, aspek kehidupan nasional dibagi dua yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah mencakup tiga gatra sebagai karena aspek alamiah tersebut mencakup tiga gatra maka disebut Trigatra. Aspek sosial mencakup lima gatra, yaitu sebagai karena aspek sosial tersebut terdiri atas lima gatra maka disebut Pancagatra. Penggabungan aspek alamiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra menghasilkan delapan gatra atau yang dikenal dengan istilah Astagatra asta = delapan.Pembidangan atau pengelompokan ataupun pemetaan kehidupan nasional tidak selalu sama. Anda dapat membandingkan dengan pendapat Hans J. Morgenthau di dalam bukunya Politics Amidst Nation Elements of National Powe r, yaitu sebagai Thayer Mahan dalam bukunya Sea Ability of Nations mengemukakan pembidangan sebagai kekuatan nasional Element of National Ability tidak hanya diutarakan oleh Morgenthau dan Mahan tetapi banyak juga diutarakan oleh pakar lainnya, seperti Palmer dan Perkins, Prakash para pakar itu, pembidangan kehidupan nasional yang merupakan unsur-unsur kekuatan nasional adalah sebagai telah melihat perbedaan pembidangan aspek kehidupan yang diutarakan oleh para pakar. Pada umumnya negara-negara maju menerapkan prinsip diferensiasi, diversifikasi, dan spesialisasi. Bangsa Indonesia seperti kebanyakan negara berkembang lainnya, masih menitikberatkan pada generalisasi pembidangan yang bersifat umum atau luas seperti yang terlihat pada Astagatra. Ini adalah salah satu pendekatan dalam menelaah atau mengukur tannas, selain yang telah Anda pelajari, pendekatan keuletan dan ketangguhan serta pendekatan kesejahteraan dan hakikatnya, Tannas tergantung pada “kemampuan” bangsa dan negara meningkatkan kondisi Astagatra tersebut dengan jalan memanfaatkan Trigatra sebagai modal dasar untuk meningkatkan kondisi Pancagatra. Trigatra bersifat relatif statik sedangkan Pancagatra bersifat dinamik. Tannasitu merupakan resultante hasil dari ketahanan masing-masing aspek kehidupan IPOLEKSOSBUD HANKAM.Unsur-unsur yang diutarakan di sini adalah unsur yang dominan yang masih perlu dijabarkan ke dalam parameter yang lebih rinci. Perlu diingat bahwa unsur-unsur yang ada dalam Astagatra pada hakikatnya tidak berdiri sendiri, tetapi terkait satu sama lainnya. Pembagian dan pengelompokannya hanya untuk memudahkan kita dalam kajian. Unsur dominan dari Parameter Astagatra adalah sebagai dalam sistem tannas tidak berdiri sendiri, tetapi terkait satu sama lainnya. Keseluruhan gatra harus dilihat sebagai satu keutuhan yang bulat, yang mencerminkan kondisi dinamika tata kehidupan nasional. Gatra-gatra tersebut hanya dapat dibedakan secara teoretik akan tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kelemahan di dalam satu gatra akan melemahkan gatra yang lain dan mempengaruhi pula keadaan keseluruhan sistem. Keterkaitan atau hubungan interaktif Antargatra dalam Astagatra dapat Anda lihat dalam gambar berikut Gambar kekayaan alam perlu didata lokasi penyebaran dan potensinya di seluruh – tanah air. Oleh karena di dalam perencanaan dan pemanfaatan kekayaan alam itu, kedekatan suatu usaha industri dengan sumber bahan baku, misalnya sangat menguntungkan dari sisi biaya produksi biaya rendah yang pada akhirnya akan menentukan tingkat harga yang dapat dijangkau oleh rakyat masyarakat sekaligus daya saing produk tersebut. Sebagai contoh, industri besi baja, berdekatan dengan lokasi biji besi atau baja, sumber energi batu bara, minyak bumi. Industri listrik berdekatan dengan daerah industri. Industri kertas dekat dengan hutan bambu atau kayu sebagai bahan yang kita hadapi adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Banyak pulau di Indonesia yang kaya potensi sumber daya alam kekurangan penduduk untuk mengolahnya. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam ini tidak mungkin dapat kita capai karena kekurangan penduduk yang mengolahnya. Di sinilah relevansinya plan transmigrasi kendatipun program transmigrasi tidak hanya ditujukan untuk pengolahan sumber daya alam tetapi juga untuk meningkatkan kemakmuran dan menjaga keamanan wilayah. Penyebaran penduduk pada daerah-daerah yang kurang penduduknya dalam upaya pengembangan dan peningkatan kesejahteraan serta keamanan wilayah adalah salah satu bentuk keterkaitan antara kondisi geografi dengan faktor demografi penduduk. Lain dari itu, mata pencaharian penduduk sangat erat hubungannya dengan kondisi alam akan bermanfaat nyata apabila ada penduduk yang mengolah. Manfaat ini akan lebih besar apabila dalam pengolahannya didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi sehingga bermanfaat secara optimal. Dalam hal ini, bukan saja jumlah penduduk yang besar diperlukan tetapi juga kualitas penduduk menguasai teknologi harus memadai. Budaya tanam atau gali-petik-jual harus diganti dengan tanam atau gali-petik-olah-jual. Di sinilah kita melihat adanya hubungan sumber daya alam dan kualitas serta kuantitas penduduk. Saya yakin Anda sebagai bangsa Indonesia, tidak mau terus-menerus membeli barang yang bahan bakunya berasal dari daerah Anda, diolah di luar negeri, kemudian diekspor ke Republic of indonesia dan dibeli atau jual dengan harga mahal. Keterkaitan Wasantara, Tannas dengan Pembangunan Nasional Keterkaitan Wasantara, Tannas, dan Bangnas dapat kita buat dalam bentuk pola pikir kesisteman. Gambar Pola Pikir Kesisteman Wasantara, Tannas, Bangnas, serta Sismennas Dalam pola pikir ini tannas dilandasi oleh Pancasila, UUD 1945, Wasantara dan kondisi tannas yang diinginkan dalam GBHN, berperan sebagai instrumental input bagi tannas. Tannas menentukan lingkup, volume dan kecepatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berhasil akan meningkatkan tannas, dan tannas yang kokoh akan mendorong lajunya pembangunan nasional. Dalam bagan di atas, tannas merupakan kehidupan nasional yaitu tannas yang kita miliki saat ini. Tannas tersebut diupayakan dan diproses melalui pembangunan nasional yang kita lakukan yang dipengaruhi oleh lingkungan strategik. Pembangunan nasional yang kita lakukan tersebut akan menghasilkan tannas 2 atau kehidupan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional yang kita lakukan tidak selalu sama antara yang diinginkan das sollen dan yang terjadi das sein maka ini sebagai masukan perbaikan dalam perencanaan tannas berikutnya. KETAHANAN GATRA DALAM SISTEM TANNAS Ketahanan gatra dalam sistem tannas mencakup sejauh mana kita memanfaatkan, memelihara, mengembangkan serta menjaga stabilitas gatra yang ada dalam sistem tannas untuk diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Untuk itu perlu Anda kaji faktor-faktor yang dominan dari tiap gatra sebagai berikut. Kondisi Geografi Negara Kondisi geografi suatu negara sangat berpengaruh terhadap bangsa yang mendiaminya. Pengaruh tersebut dapat berupa pola kehidupan, sikap hidup, dan cara berpikir atau cara pandang terhadap dirinya sebagai bangsa inward looking dan cara pandang ke luar outward looking melihat bangsa lain di sekitarnya atau yang melintasi wilayahnya baca Modul 2 Wawasan Nusantara. Dalam gatra kondisi geografi ini mencakup unsur letak, luas, dan bentuk wilayahnya. Letak geografi nusantara Letak geografi atau lokasi geografi Nusantara, dapat Anda kaji dari berbagai segi, misalnya dari segi ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi dikaitkan dengan sumber-sumber perekonomian dan aksesibilitasnya dengan pusat-pusat perekonomian di sekitar negara maupun di dalam negara. Coba Anda diskusikan apa pengaruh pusat perdagangan Singapura terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini menunjukkan pengaruh lokasi geografi dilihat dari sudut perekonomian. Pengaruh letak geografi terhadap politik alam ditinjau dari segi politik melahirkan geopolitik suatu bangsa atau negara. Oleh karena Kepulauan Nusantara berada pada posisi silang dunia maka geopolitik bangsa dan negara Republic of indonesia yang mendiami kepulauan Nusantara adalah Wasantara yang memandang Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh baik secara fisik geografi maupun secara sosial Ipoleksosbud-hankam. Letak geografi ini juga berpengaruh terhadap iklim. Kepulauan Nusantara yang berada di antara dua benua dan dua lautan, berada di katulistiwa secara alami mendapat hembusan angin musim. Angin musim ini membuat variasi musim hujan, kemarau dan pancaroba di kepulauan Nusantara iklim musim. Variasi musim ini membentuk pola kehidupan masyarakat yang tinggal di kepulauan nusantara ini. Anda dapat melihat implikasi dari letak geografi dari sudut lainnya, diskusikanlah dengan teman-teman Anda dalam kelompok belajar. Luas negara Luas negara secara yuridiksional menggambarkan wilayah kedaulatannya. Negara Indonesia nine,ii Juta km2 termasuk negara yang luas di dunia dikategorikan negara raksasa Giant States. Klasifikasi negara berdasarkan luasnya dapat Anda lihat sebagai berikut. Kategori Luas km2 1 Giant States > half 2 Outsize States 3 Very Large States 4 Large States five Medium States half dozen Small States 7 Verry Small States 8 Micro States < Anda dapat menyetarakan panjang Republic of indonesia dengan jarak dari Moskow ke London atau jarak pantai Timur Amerika Serikat ke Pantai Barat Amerika Serikat. Luas Indonesia berdasarkan pengumuman pemerintah tentang ZEE dan UU No. 5 Tahun 1983 seluas ± nine,ii juta km2. Luas wilayah ini mencerminkan potensi alam yang dikuasainya selain besarnya suatu negara. Akan tetapi, wilayah yang luas tersebut apabila tidak dapat dikendalikan kontrol oleh pemerintahan yang kuat dapat terpecah-belah atau mengurangi luas negara asalnya. Selain itu, dapat pula negara lain khususnya negara tetangga mengklaim bagian dari wilayah yang luas tersebut daerah feri-feri sebagai bagian dari wilayah. Ingat sengketa kasus Pulau Sepadan – Ligitan dengan Malaysia yang dimenangkan oleh Malaysia, dan Pulau Miangas dengan Filipina yang merupakan daerah feri-feri Indonesia. Inti dari unsur luas ini adalah adanya pemerintahan dan rakyat yang kuat yang dapat “mengamankan” seluruh wilayah kedaulatan negara baik daerah intinya maupun daerah feri-ferinya Pinggiran yang jauh dari pemerintah Pusat. Tanpa pemerintahan dan rakyat yang kuat negara luas akan hancur lihat Soviet; Pakistan, Yugoslavia. Bentuk fisik negara Bentuk fisik negara dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut. Negara yang dikelilingi oleh daratan. Negara yang dikelilingi oleh lautan. Negara di daratan dan lautan. Negara yang dikelilingi daratan, seperti Tibet, Laos, Swiss secara fisik geografik menunjukkan serba daratan. Negara daratan dan lautan, secara fisik geografi didominasi oleh daratan dan sebagian wilayahnya berada di laut berupa pulau, sedangkan negara di lautan adalah negara yang dikelilingi oleh laut. Negara yang dikelilingi oleh laut dapat dibedakan sebagai negara pulau dan negara kepulauan. Negara pulau Island State memiliki unsur daratan yang lebih dominan daripada unsur laut. Negara pulau mungkin mempunyai bagian berupa kepulauan, tetapi negara itu tetap sebagai negara daratan dengan bagian yang bersifat kepulauan. Unsur utamanya tetap adalah daratan dan tidak bisa disamakan dengan negara kepulauan. Negara Kepulauan adalah negara yang unsur utamanya berupa lautan yang disebari oleh kumpulan pulau-pulau sehingga secara fisik geografik antara perairan dan pulau-pulau yang ada di dalamnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Ini berarti unsur air lebih menonjol daripada unsur daratan. Negara Indonesia merupakan contoh perairan yang tepat untuk negara kepulauan ini lihat Wasantara. Negara kepulauan Nusantara mempunyai sejarah geologi yang panjang, yang membentuk topografi yang sangat bervariasi. Kita mempunyai tanah yang subur di pulau Jawa dan Sumatra sampai yang kurang subur di Borneo dan Irian. Demikian pula fisiografis yang sangat kompleks. Ada gunung, lembah, ngarai, danau, sungai yang hampir-hampir tidak dimiliki oleh negara-negara yang ada di dunia ini secara lengkap. Fisiografis bentuk permukaan bumi berpengaruh terhadap kondisi iklim secara regional maupun iklim mikro lokal, yang banyak menentukan penyebaran vegetasi dan hewani. Ada hutan tropis, padang savana, sampai wilayah yang berkondisi gurun. Topografi dan fisiografis wilayah Nusantara yang demikian berimplikasi luas terhadap pola kehidupan masyarakat yang mendiaminya. Dalam gatra geografi ini, yang penting di sini bagaimana kita memanfaatkan kondisi geografi yang demikian itu untuk kemakmuran bangsa Indonesia di satu sisi dan di sisi lainnya bagaimana kita mengamankan kedaulatan wilayah nasional dari berbagai kepentingan negara lain yang melintas di wilayah Nusantara. Untuk itu, tidak hanya dibutuhkan pemerintah dan rakyat yang kuat, tetapi juga programme pembinaan kekuatan laut Angkatan laut, nelayan, perdagangan antarpulau harus ditumbuh-kembangkan, dan program transmigrasi diupayakan mengisi pulau-pulau yang kosong serta menjangkau daerah feri-feri Perbatasan. Gatra Sumber Kekayaan Alam Gatra sumber kekayaan alam berkaitan dengan potensi sumber kekayaan alam dan jenis atau macam kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara. Potensi sumber kekayaan alam dan jenisnya belum mencerminkan kemakmuran suatu negara. Oleh karena itu, perlu dieksploitasi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dari gatra sumber kekayaan alam ini yang penting adalah bahan pangan, bahan mineral, flora dan animate being, energi, geostationer orbit atau GSO dan tingkat eksploitasi dari seluruh sumber kekayaan alam tersebut. Indonesia kaya akan bahan pangan dan papan ini sangat bervariasi sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Ada padi, jagung, sagu, ubi jalar yang dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok. Sangat penting harus menjaga keseimbangan antara stok pangan dan jumlah penduduk yang memerlukan serta mempertahankan keragaman bahan makanan pokok tersebut. Ketidakseimbangan antara bahan pangan dengan kebutuhan dapat menimbulkan kelaparan dan bisa berujung pada ketidakstabilan ditinjau dari sisi keamanan dan ketertiban. Makanan pokok yang homogen misalnya beras memerlukan upaya yang luar biasa besar dan biayanya untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok tersebut. Jadi, diversifikasi peragaman makanan utama ini perlu terus dipertahankan secara konsisten. Flora dan creature yang dimiliki cukup kaya dan beragam. Masalahnya, bagaimana kita memanfaatkan flora dan beast tersebut untuk kemakmuran rakyat dan menjaga kelestarian. Sumber kekayaan alam berupa mineral dan energi yang kita miliki cukup kaya. Dari eleven mineral terpenting di dunia, 7 jenis terdapat di Indonesia. Sumber energi, minyak bumi, batu bara, pasang surut, sinar matahari, tenaga air, Bounding main Thermal Free energy Konservasi OTEC cukup memberikan harapan. Minyak bumi dan batu bara, sesuai dengan sifatnya sebagai sumber daya alam yang terbatas, tidak dapat diperbarui nonrenewable resource harus ditingkatkan efisiensinya dan perlu dicarikan energi alternatif dari sekarang seperti sumber energi yang telah disebutkan. Jadi, dalam gatra sumber kekayaan alam ini yang terpenting tidak hanya kekayaan akan potensi, akan tetapi bagaimana kita memanfaatkan secara optimal, untuk kemakmuran rakyat, dengan jalan menjaga keseimbangan antara sumber kekayaan alam dan kebutuhan rakyat; menjaga kelestarian sumber kekayaan alam yang dapat diperbarui dan mencarikan alternatif bagi yang tidak dapat diperbarui; memperbaiki strategi pengolahan agar lebih mempunyai nilai tambah, misalnya dari strategi petik ke jual menunya petik – olah – jual. Untuk ini sangat penting bangsa Republic of indonesia menguasai teknologi dalam pengolahan sumber daya alam untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing; meningkatkan kesadaran nasional guna lebih menghargai karya bangsa. Gatra Demografi Gatra demografi ini mencakup jumlah penduduk, struktur penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan, sebaran dan kualitasnya. Jumlah penduduk Indonesia nomor empat terbesar di dunia. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar saja, tanpa didukung oleh kualitas, struktur penduduk yang diperlukan dalam pembangunan, pertumbuhan yang tidak terkendali, sebaran yang merata dapat menimbulkan masalah. Struktur penduduk yang diharapkan adalah yang dapat mendukung pembangunan, yaitu penduduk yang berproduktivitas tinggi. Untuk berproduktivitas tinggi maka perlu penguasaan teknologi. Untuk penguasaan teknologi ini diperlukan investasi yang besar dalam bidang pendidikan dalam arti luas, sedangkan investasi baru dapat dilakukan apabila ada peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat meningkat kalau ada kenaikan nyata dalam pendapatan per kapita yang disebabkan oleh peningkatan produktivitas oleh sumber daya manusia yang berketerampilan dan berpengetahuan sebagai hasil pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan masalah yaitu makin meningkatnya beban ketergantungan atau angka ketergantungan dependensi ratio dan penyediaan sarana untuk keperluan anak-anak aspek pendidikan dan kesehatan dan pada akhirnya nanti akan menambah jumlah angkatan kerja. Apabila kelak ini tidak dapat diserap oleh lapangan kerja akan menimbulkan pengangguran yang dapat menjadi faktor destabilisasi dalam pembangunan nasional. Kepadatan yang tinggi terutama di kota-kota pulau Jawa atau pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok secara keseluruhan menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan daya dukung wilayah yang didiami. Oleh karena itu, masalah dalam pembangunan adalah bagaimana kita meningkatkan “daya dukung” wilayah yang padat itu dan secara bersamaan memeratakan penyebaran penduduk di seluruh Nusantara. Relokasi industri ke luar pulau Jawa agaknya merupakan langkah yang tepat. Program transmigrasi tidak hanya sekedar memindahkan “kampung-kampung” dari pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok Jambal, tetapi alangkah idealnya kita dapat memindahkan “kota-kota” yang identik dengan industri dan jasa dari pulau JAMBAL ke pulau lainnya di Nusantara. Memang sangat ideal, tetapi itulah hakikat dari pembangunan untuk meningkatkan “nilai tambah”. Hal yang penting bagaimana kita menjaga atau mengamankan, memanfaatkan, dan mengembangkan kualitas kondisi Trigatra, untuk meningkatkan kondisi Pancagatra Ideologi, Politik, Ekonomi Sosial Budaya, dan Hankam karena ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dewasa ini cenderung ditujukan pada aspek pancagatra ini. Gatra Ideologi Ideologi berangkat dari falsafah, yaitu renungan pendirian yang didorong oleh keinginan untuk mencari hikmah kebenaran, kearifan, kebijaksanaan, dalam hidup. Apabila renungan pemikiran ini sudah sampai pada pandangan dan pendirian tertentu maka kita sebut sebagai pandangan hidup, yaitu keyakinan yang berkembang dalam masyarakat tentang hakikat nilai kehidupan, sistem nilai sikap kepribadian, dan tradisi. Semuanya itu disimpulkan dan disusun secara sistematis maka disebut sebagai ideologi atau saham, yaitu pandangan nilai yang diyakini kebenarannya yang digunakan sebagai dasar menata masyarakat dan negara. Kekuatan ideologi tergantung pada nilai-nilai yang dikandung, apakah nilai-nilai tersebut mampu memberikan harapan yang lebih baik kepada manusia, baik sebagai individu, makhluk sosial dan warga negara. Ideologi yang tidak mampu memberikan harapan pada masyarakat maupun bangsa yang menganutnya tidak akan mampu merekatkan, bangsa tersebut sebagai suatu bangsa yang kuat ingat kebangkrutan ideologi komunis dengan bubarnya Uni Soviet dan negara di Eropa Timur. Akan tetapi, yang penting bukanlah sekadar adanya ideologi dan cocoknya ideologi tersebut bagi suatu bangsa. Lebih dari itu sangat bergantung pada penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa Republic of indonesia. Bagaimana kita memantapkan penghayatan dan pengamalan sebagai ideologi bangsa dalam praktik kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tolok ukur yang utama di sini sebagai contoh bagaimana kita meningkatkan penghayatan agama dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab secara rukun dan saling menghormati antara agama dan kepercayaan. Sikap tenggang rasa dan berani membela kebenaran dan keadilan yang perlu dikembangkan pada setiap warga bangsa, tanpa merasa takut sehingga merupakan masukan untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesadaran berbangsa dan bernegara serta rela berkorban demi kepentingan persatuan, dan kesatuan serta mengutamakan keselamatan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan merupakan penghayatan dan pengamalan dari persatuan Indonesia. Demokrasi yang berkesatuan dan persatuan serta mengutamakan kepentingan nusa dan bangsa dengan tetap menjunjung harkat dan martabat manusia sebagai penghayatan dan pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Bersikap adil, tidak boros, sederhana, bekerja keras, dan menghargai hasil kerja orang lain bangsa sendiri perlu dibudayakan bukan hanya sebagai pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi apabila perilaku itu tidak dibudayakan maka di era perdagangan bebas dan era kesejagatan ini, bangsa kita akan menjadi “kuli” di negeri sendiri. Tantangan yang dihadapi oleh generasi bangsa sekarang ini cukup berat dan kompleks. Tanpa menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara maka ia akan tergilas arus kesejagatan dan kehilangan “jati diri” sebagai bangsa Indonesia. Gatra Politik Dalam banyak hal, politik dikaitkan dengan kekuatan dan kekuasaan. Lain dari itu masalah politik selalu dihubungkan dengan masalah negara dan kekuasaan negara yang berada di tangan pemerintah. Selanjutnya, perjuangan untuk memperoleh kekuatan dan kekuasaan tersebut berubah menjadi perjuangan untuk merebut atau menguasai pemerintahan. Dalam gatra politik ini yang penting ialah kebijaksanaan pemerintahan sesuai dengan tuntutan dan keinginan rakyat, sistem pemerintahan yang demokrasi dan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kebijaksanaan pemerintah yang sesuai dengan keinginan rakyat, berarti kita menganut asas demokrasi. Demokrasi yang kita terapkan adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan sila ke-four dalam Pancasila, yang mengandung semangat sila 1, ii, 3, dan 5. Jadi, pelaksanaan demokrasi kita sangat berbeda dengan demokrasi liberal di As, Eropa atau demokrasi rakyat di negara-negara komunis. Dalam upaya menentukan kebijaksanaan pemerintah yang sesuai dengan keinginan rakyat ini harus ditata kedudukan yang sama antara Pemerintah eksekutif dan DPR legislatif serta kemitraan yang harmonis antara keduanya. Tidak boleh salah satu diantaranya menjadi subordinasi. Selain itu, wakil-wakil rakyat pun harus yang berkualitas mampu membawa serta memperjuangkan aspirasi rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat bukan pada partai atau lembaga tempatnya bernaung. Untuk itu perlu dipilih wakil rakyat melalui Pemilu yang jujur dan adil serta langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan demikian, dapat diharapkan anggota DPR sebagai wakil rakyat yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat sebagai masukan input kepada pemerintah eksekutif yang menentukan kebijaksanaan umum berupa keputusan politik. Asas demokrasi, pemerintahan untuk, oleh “rakyat dan dari rakyat”, di mana rakyat berperan serta dalam kehidupan politik. Yang menjadi masalah adalah bagaimana fungsi keluaran output pemerintah dapat sesuai dengan fungsi masukan dari rakyat. Sistem politik akan menentukan bagaimana pelaksanaan kehidupan politik serta interaksi antara keluaran dan masukan seperti yang disebutkan. Sistem politik mencakup kebudayaan dan struktur politik, kelompok yang suka menarik keuntungan, kelompok penekanan maupun proses politik yaitu pengaturan serta pelaksanaan kehidupan politik tersebut. Di negara-negara berkembang, kesadaran politik serta kualitas, partisipasi masyarakat masih rendah. Dalam kondisi seperti ini inisiatif pemerintah lebih dominan daripada partisipasi masyarakat. Idealnya ada keseimbangan yang dinamis antara partisipasi masyarakat dan pemerintah sesuai dengan asas keseimbangan demokrasi Pancasila. Kita akan menuju ke arah itu, dan memerlukan waktu. Demokrasi tidak hanya “Pemilu” atau pilih itu, pilih ini, tetapi membutuhkan prakondisi. Prakondisi itu adalah “kecerdasan rakyat” yang berdemokrasi. Menitikberatkan pada inisiatif pemerintah penguasa, mengarah kepada sistem totaliter, dan titik berat pada partisipasi rakyat menjurus ke arah sistem politik liberal. Ini tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia Demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan negara Republic of indonesia telah diatur dalam UUD 1945, kalau dilihat dari aspek kelembagaan, ada lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, eksekutif, Presiden, Dewan Nasional, kementerian negara non-departemen, Badan-Badan Daerah, Lembaga Konsultatif, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan Mahkamah Agung MA, agaknya perangkat untuk melaksanakan demokrasi ini sudah lengkap. Jika dilihat dari fungsi lembaga-lembaga demokrasi seperti kita miliki dan keterkaitannya satu sama lain maka secara teoretis kehidupan demokrasi di negara kita sudah terjamin secara baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki secara konstitusional coba diskusikan dengan teman-teman masalah apa yang perlu diperbaiki. Untuk menjalankan pemerintahan eksekutif maka dibuat aparat birokrasi yang berjenjang dari pusat ke tingkat daerah, oleh karena penyaluran aspirasi masyarakat atas masalah yang ada mengikuti jenjang. Namun, yang paling esensial adalah peningkatan kualitas aparatur negara yang menjalankan birokrasi tersebut. Aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang pada hakikatnya adalah “pelayan” negara dan “pelayan” masyarakat. Anda pasti tahu, pelayan yang bagaimanakah yang Anda harapkan di rumah Anda sendiri. Itulah kira-kira harapan kita tentang kualitas layanan yang diberikan oleh Abdi Negara dan Abdi Masyarakat tersebut, dan bukan mereka yang harus dilayani. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, mereka juga diharapkan peka terhadap perubahan baik menyangkut aspirasi masyarakat yang semakin meningkat akibat dari makin tingginya tingkat pendidikan rakyat maupun kemajuan di bidang teknologi. Agak sulit kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mau menambah ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi. Selain itu juga sulit kita bersaing dengan negara lain di tengah-tengah dunia yang sedang terbuka ini globalisasi jika kualitas aparatur negara kita hari ini sama dengan hari kemarin. Aparatur negara juga mengemban tugas sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, aparatur negara dituntut secara konsekuen menjalankan tugas tersebut tanpa pandang bulu dan memberikan teladan kepada masyarakat dalam ketaatan kepada hukum tersebut. Tidak jarang suatu masyarakat kacau karena hukum tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya law enforcement. Pada pembinaan gatra politik ini diarahkan kepada stabilisator politik dalam pembangunan yang kita laksanakan. Pentingnya stabilitas politik ini bukan karena kita takut investor asing ramai-ramai hengkang dari negeri ini atau tidak mau menanamkan investasi di Indonesia, tetapi yang lebih esensial adalah kita tidak pernah bisa membangun kalau kondisi politik tidak stabil. Stabilitas politik itu sangat penting dan merupakan “prasyarat” dalam pembangunan. Kita dapat becermin dari sejarah pelaksanaan demokrasi “liberal” dan demokrasi “terpimpin”. Negara mana saja, yang tidak stabil mengalami kesulitan dalam pembangunan bangsa dan negara. Pertanyaan kita, mana yang patut didahulukan oleh negara berkembang seperti Indonesia, meningkatkan terus kesejahteraan rakyat dengan risiko pelaksanaan “demokrasi”, misalnya masih lemah di sana-sini, atau membiarkan rakyat “melarat”, tetapi mendapat sanjungan Negara-negara Barat karena pelaksanaan demokrasinya bagus menurut visi negara-negara Barat tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa demokrasi yang kita bangun membutuhkan “prasyarat” untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar bagaikan tanaman yang memerlukan iklim, air, tanah, pupuk yang baik. Prasyarat utama adalah kecerdasan dan rasional suatu bangsa. Kita sekarang sedang menuju ke situ. Bangsa yang emosional dan setiap kali mudah terbakar “isu” tidak dapat berdemokrasi. Bangsa yang bodoh, bermental “instan” sehingga sulit memperhitungkan sebab dan akibatnya juga tidak mungkin dapat berdemokrasi. Bangsa yang mudah mata gelap, mengamuk, hantam kromo, yang berjiwa “pukul dahulu urusan belakang” mustahil dapat berdemokrasi, bangsa atau paling sedikit orang yang tidak sportif off-white play, marah dan ngawur jika kalah bermain sepak bola, tidak bisa antri di jalan atau di tempat-tempat umum juga tidak dapat berdemokrasi. Bangsa yang mudah tersinggung, tidak tahu humor sehat, menomorsatukan gengsi, merasa paling hebat, mempongahkan; kekuasaan dan kemampuan diri sangat sulit untuk berdemokrasi. Oleh karena itu, betapa arifnya para pendiri Republik ini yang secara eksplisit mengamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Gatra Ekonomi Dalam gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Inilah fondasi perekonomian nasional yang harus kita bangun. Bangun perekonomian ini tergantung pada banyak hal, di antaranya kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan lapangan kerja, modal, IPTEK, manajemen, pertanian, perindustrian dan jasa, prasarana dan sarana, perdagangan dan moneter, serta neraca pembayaran. Sektor perekonomian Republic of indonesia, berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 dikelompokkan ke dalam tiga sektor ialah, sektor publik public sector, Sektor swasta privat sector dan sektor koperasi cooperative sector. Sektor swasta dan sektor publik BUMN maju dengan pesatnya walaupun ada di antara sektor publik ini belum efisien atau kurang efisien. Sektor koperasi tertinggal jauh dalam berbagai hal manajemen, modal, keterampilan, teknologi yang harus dipacu dengan konsep “Kemitraan” antara ketiga sektor perekonomian negara tersebut. Etatisme, free fith libralisme, monopoli dan sejenis lainnya harus dihindarkan. Di sisi lain, struktur perekonomian Indonesia dilihat dari sudut penyerapan lapangan kerja, masih didominasi oleh sektor pertanian. Pembangunan nasional yang kita lakukan mengarah kepada industri yang dilandasi oleh pertanian agroindustri tanpa mengesampingkan industri kecil habitation industry dan industri yang berteknologi tinggi high-tech, mulai dari industri hulu sampai industri hilirnya. Mengandalkan sektor pertanian saja tanpa didukung oleh sektor industri dan jasa, dewasa ini tidak realistis karena sektor ini sangat “rentan” terhadap perubahan iklim dan gejolak harga pasar. Pengembangan sektor industri sebagaimana yang dialami oleh negara-negara maju akan memacu dan memicu berkembangnya sektor jasa, yang dipakai sebagai salah satu indikator “negara tinggal landas”. Pembangunan sektor industri dan jasa ini mempunyai peran yang sangat besar dalam menyerap suplai tenaga kerja yang terus bertambah. Apabila tenaga kerja tersebut tidak terserap oleh pasaran kerja maka akan mengakibatkan “pengangguran”. Tingginya angka pengangguran berdampak luas terhadap stabilitas pembangunan nasional seperti munculnya kerawanan-kerawanan sosial yang tidak membuat “tenteram” kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan industrialisasi ini harus benar-benar “mengkondisikan” berkembangnya industri tersebut. Di sisi lain, diperlukan pula kebijakan tentang tenaga kerja yang berkaitan dengan masalah “perburuhan” yang dapat menguntungkan semua pihak perusahaan, buruh, karyawan, pemerintah, dan rakyat. Kebijakan tentang perburuhan di Indonesia telah diatur dalam “Hubungan Industrial Pancasila” dan UU Ketenagakerjaan. Walaupun demikian, sering terjadi pemogokan buruh di berbagai sektor yang sangat merugikan kita semua, misalnya karyawan pabrik sepatu merek “Angin Ribut” atau pabrik tekstil “Modal-Madul” yang menampung ribuan karyawan mogok. Anda yang jauh barangkali tidak merasakan akibatnya, tetapi bagi orang tinggal di sekitar tempat pemogokan, lebih-lebih jika mereka “berdemo” atau unjuk rasa dijalan banyak pihak dirugikan. Tidak hadirnya karyawan dalam memproduksi sepatu atau tekstil memang mengakibatkan berkurangnya produksi untuk kita ekspor, tetapi orang lain yang tidak punya hubungan dengan pabrik sepatu atau tekstil itu turut merasa dirugikan karena waktunya tersita di jalanan yang macet tersebut. Lebih-lebih lagi jika “pengunjuk” rasanya bertindak savage. Hal ini sering terjadi, akibat belum dilaksanakannya hubungan industrial Pancasila secara baik dan benar oleh pihak-pihak yang terkait dan masih rendahnya “kecerdasan” masyarakat kita. Pengembangan industri dan jasa ini perlu mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai, modal uang dan teknologi, iklim investasi yang memungkinkan untuk berkembang, dan sistem moneter. Penataan bidang-bidang pendukung ini harus integral dalam pembangunan industri agar dapat saling memperkuat sinergi sehingga barang dan jasa yang kita hasilkan meningkat untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Peningkatan ekspor akan mengakibatkan meningkatnya devisa. Idealnya, nilai ekspor kita harus lebih besar daripada nilai impor neraca perdagangan aktif dan jika terjadi sebaliknya akan mengakibatkan tidak hanya pada turunnya nilai tukar uang rupiah terhadap dolar, tetapi juga kerawanan-kerawanan di bidang perekonomian lain yang membuat ketahanan bidang ekonomi kita rapuh, dan pada akhirnya menimbulkan “kolonialisme” baru di bidang ekonomi. Anda tentu tidak ingin hal ini terjadi di negeri Anda bukan? Anda perlu mengingat bahwa bidang ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap bidang politik, sosial budaya dan hankam. Oleh karena itu, titik berat pembangunan itu diarahkan pada bidang ekonomi. Gatra Sosial Budaya Gatra sosial budaya berkaitan dengan unsur kematangan watak atau identitas kita sebagai bangsa, moral, dan budaya kita sebagai bangsa. Moral dan watak ini dilandasi oleh ketaqwaan dalam kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mempunyai watak dan moralitas yang baik dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam kehidupan kita berbangsa bernegara dan bermasyarakat kita dituntun dan dituntut untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila di berbagai bidang kehidupan sehingga ia merupakan identitas nasional kita sebagai bangsa, yang membedakan kita dengan bangsa lain di dunia ini. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, merupakan “jati diri” kita sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Masalah yang dihadapi dalam bidang pendidikan ini adalah peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan dan efisiensi pendidikan. Kualitas pendidikan tidak hanya ditunjukkan oleh bertambahnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan tetapi juga aspek efektifnya, yaitu berupa sikap berbudi pekerti luhur, kecintaan kepada tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia kebanggaan nasional, selektif terhadap budaya asing, mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan sangat penting agar kita dapat mengelola, menikmati hasil kekayaan alam yang kita miliki. Kelemahan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan ini mengakibatkan ketergantungan kita pada bangsa-bangsa yang telah maju yang pada akhirnya hasil kekayaan alam kita banyak dinikmati oleh mereka. Menurut perhitungan para ahli dalam kondisi sekarang ini, kita hanya menikmati hanya ii,5% hasil kekayaan alam kita, selebihnya 97,5% dinikmati oleh negara-negara maju yang menginvestasikan modalnya di Indonesia. Kita harus menjadi tuan di negeri sendiri, dan untuk itu dalam sektor pendidikan harus dipacu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Kalau tidak, ketahanan gatra sosial budaya dari sektor pendidikan ini sangat lemah. Pendidikan nasional juga diarahkan untuk mengembangkan sikap berbudi pekerti luhur, cinta tanah air, dan kebanggaan nasional. Berbudi pekerti luhur, yaitu serasi dengan tuntutan moral agama dan ideologi Pancasila. Kecintaan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia mendorong kita untuk membela kepentingan dan nama bangsa di mana pun kita berada dan perjuangan apa pun yang kita hadapi, serta selektif menerima budaya yang datang dari luar yang sesuai dengan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Rasa tanggung jawab kemasyarakatan menuntut kita untuk mempunyai kepekaan sosial, yang mengarah kepada kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bersama sebagai bangsa yang sedang membangun. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mendidik kita agar dapat hidup bersama baik secara nasional maupun internasional UNESCO. Rasa tanggung jawab sebagai warga negara dan bangsa ditunjukkan tidak hanya dengan berani membela bangsa dan negara dalam keadaan darurat, tetapi lebih luas dari itu, yaitu menaati segala hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia disiplin Nasional. Pemerataan pendidikan ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih perlu ditingkatkan. Negara maju, pendidikan warganya rata-rata tinggi. Di Indonesia, kita masih perlu memberantas buta huruf, menyukseskan wajib belajar 9 tahun. Relevansi pendidikan dikaitkan antara output pendidikan dengan dunia kerja yang tersedia mach and link, sedangkan efisiensi pendidikan adalah kaitan antara output hasil pendidikan dengan investasi dalam pendidikan. Idealnya, output tinggi yang relevan dibiayai dengan investasi yang rendah. Selain itu, unsur yang penting dalam gatra sosial budaya ini adalah kesehatan. Kesehatan adalah unsur utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan, serta bersikap sebagai warga negara yang baik saja tidak cukup. Hal itu harus ditunjang oleh kesehatan masyarakat. Masyarakat yang tingkat kesehatannya rendah sulit diharapkan akan mempunyai produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kesehatan masyarakat ini, sangat penting dan harus diupayakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, peranan generasi muda dan wanita dalam pembangunan harus ditingkatkan. Generasi muda sebagai pewaris masa depan bangsa harus dipersiapkan karena tantangan di masa depan jauh lebih kompleks. Tantangan generasi 45 adalah mengusir penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Tantangan generasi muda di era “kesejagatan” ini adalah mensejajarkan diri dengan negara maju. Tanpa mempersiapkan diri dengan baik, kita akan menjadi bangsa yang underdog. Memang kita bisa membuat pesawat terbang dengan adanya IPTN, tetapi dalam banyak hal kita masih nomor terakhir di negara-negara ASEAN. Inilah tantangan yang kita hadapi. Begitu pula peranan wanita yang dahulu hanya dikenal sebagai ibu “rumah tangga” kini harus digalang untuk turut meningkatkan produktivitas nasional tanpa melanggar kodrat kewanitaannya. Lain dari itu, perlu disadari bahwa kita sebagai bangsa yang majemuk, perlu memupuk semangat kebersamaan. Sikap kebersamaan ini harus dilandasi oleh niat kehendak untuk hidup bersama sebagai bangsa tanpa melihat apa pun latar belakang sosial budaya. Untuk mengukur sejauh mana tingkat semangat kebersamaan Anda dapat Anda pergunakan skala jarak sosial skala Bourgadus berikut ini. Apakah Anda dapat menerima suku bangsa lain sebagai anggota keluarga melalui “perkawinan”? Apakah Anda senang berteman sahabat karib dengan suku bangsa lain dalam organisasi atau perkumpulan? Apakah Anda senang bertetangga dengan suku bangsa lain? Apakah Anda senang bekerja sama dengan suku bangsa lain dalam bidang yang sama? Apakah Anda menganggap suku bangsa lain di daerah tempat tinggal Anda sebagai warga? Apakah Anda menganggap suku bangsa lain di tempat tinggal Anda sebagai tamu? Apakah Anda tidak mau menerima suku bangsa lain di daerah tempat tinggal Anda? Jawablah dengan jujur pertanyaan di atas dan Anda akan tahu di mana posisi Anda! Apakah Anda sudah mempunyai wawasan nasional di bidang sosial budaya ini atau masih mempunyai wawasan yang sempit kedaerahan? Gatra Pertahanan dan Keamanan Sebagai bangsa yang telah bernegara nation country maka untuk melindungi bangsa dan tanah air ruang hidup dalam upaya menjamin kelangsungan hidup memerlukan sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini karena kepentingan bangsa Republic of indonesia tidak selalu sejalan dengan kepentingan bangsa lain yang bukan tidak mungkin dapat menimbulkan sengketa. Dalam kondisi yang demikian, bangsa Republic of indonesia yang cinta damai mengutamakan penyelesaian masalah melalui perundingan dan diplomasi. Akan tetapi, tidak ada jaminan di dunia ini bahwa bangsa lain tidak menggunakan “perang” sebagai cara penyelesaian persengketaan maka bangsa Indonesia harus menjalankan upaya pertahanan dan keamanan. Untuk membela diri dari berbagai bentuk ancaman perang yang mungkin menimpanya, sistem hankam yang diperlukan dewasa ini ialah sistem yang merupakan perpaduan serasi antara sistem senjata teknologi Sistatek dan sistem senjata sosial Sistasos. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup pertahanan dan keamanan Hankam dan sifat perang dewasa yang menyangkut seluruh aspek kehidupan dan bersifat semesta. Oleh karenanya, hankam menyangkut segenap aspek kehidupan nasional sehingga seluruh rakyat dan semua potensi nasional harus turut serta di dalamnya. Sistem Hankam yang demikian tidak hanya diperlukan oleh negara yang sedang berkembang saja tetapi juga diperlukan oleh negara-negara maju. Sejarah telah membuktikan bahwa perang tidak dapat dimenangkan hanya dengan sistem senjata teknologi saja lihat perang Vietnam vs As dan sekutunya. Oleh karena itu, kedua sistem senjata tersebut Sistatek dan Sistasos harus dipadukan. Perpaduan yang serasi antara kedua sistem senjata tersebut harus dirumuskan dan disusun berdasarkan falsafah hidup, pengalaman perjuangan, kondisi dan situasi bangsa dan negara. Sistem senjata sosial ini harus benar-benar dipahami dan dihayati oleh bangsa yang bersangkutan agar dapat menjadi sistem senjata yang ampuh dan cocok, di samping sistem senjata teknologi yang dimiliki dan dikembangkan. Faktor atau unsur yang berpengaruh dalam gatra hankam ini ialah kualitas dan kuantitas angkatan bersenjata serta kesiapan penyelenggaraan Hankam. Kualitas angkatan bersenjata merupakan unsur yang sangat menentukan dalam sistem hankam. Kuantitas yang besar tanpa ditunjang oleh kualitas yang tinggi tidak akan banyak berarti. Sebaliknya, kuantitas yang kecil tetapi dengan kualitas yang tinggi serta efektif dalam segala pertempuran small and efective combat war dibutuhkan dalam hal ini karena memelihara angkatan bersenjata yang besar memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini belum cocok untuk bangsa Indonesia yang sedang membangun perekonomian lihat kurva Tannas, Hankam. Lagi pula norma kehidupan di dunia sudah banyak berubah, “perang kurang disukai bahkan dicela dan sejauh mungkin dihindarkan”. Negara-negara atau bangsa cenderung bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Idealnya antara kualitas dan kuantitas memadai sehingga menggambarkan kekuatan yang tangguh dan menghilangkan niat bangsa lain untuk menginvasi. Untuk itu, perlu diciptakan sistem Hankamnas yang mengandung atau mengakomodasi unsur kualitas dan kuantitas. Kualitas dikaitkan dengan profesionalisme, kepemimpinan, penguasaan Sistasos dan Sistatek yang tinggi, sedangkan kuantitas dikaitkan dengan keterlibatan seluruh rakyat dan sumber daya yang ada dalam hankamnas dengan ABRI menjadi komponen kekuatan utamanya Sishankamrata. Hal ini nanti Anda pelajari lebih item pada Modul 6. Selain itu, yang penting adalah pembinaan kekuatan hankam secara terus-menerus agar selalu siaga dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada atau perkembangan teknologi. Kesiagaan ini sangat penting karena keadaan di masa depan penuh ketidakpastian. Sumber eskalasi konflik tidak hanya dari aspek hankam tetapi dari seluruh aspek kehidupan Ipoleksosbud Hankam dapat memicu dan memacu konflik tersebut yang berujung pada penggunaan kekuatan militer.
KebijakanPublik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan. 1. Kebijakan Publik Penyusunan Kebijakan Publik Yang Baik Randy R. Wrihatnolo Edisi ©September 2013 Bagian 3. 2. Hakikat Pembangunan 4 Paradigma Pembangunan. 3. Paradigma pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan sosial. Paradigma ekonomi-politik.
Jakarta - Pembinaan ideologi Pancasila dinilai jadi jawaban dari berbagai tantangan dan persoalan bangsa saat ini, termasuk dalam mengatasi pandemi COVID-19. Adapun caranya adalah dengan kerja keras dan gotong royong dari masyarakat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi, kemerdekaan saat memberi nikmat segalanya. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat bersatu sesuai falsafah Pancasila."Kita diuji oleh globalisasi atau modernisasi. Sekarang, pandemi COVID-19 sebagai ujian Tuhan sekaligus hukum alam. Selalu jaga prokes protokol kesehatan lalu berdoa, atau bisa dibalik," ujar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan tertulis, Selasa 29/6/2021. Hal ini dia ungkapkan dalam Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Tokoh Agama, Pendidikan, Masyarakat, Pemuda dan Komponen Masyarakat Lainnya, di Samarinda, Kalimantan menuturkan sebagai salah satu bukti konkret, BPIP sedang menyelesaikan 15 buku bahan ajar pedoman belajar Pancasila buat siswa PAUD Pendidikan Anak Usia Dini hingga perguruan tinggi. Buku tersebut dikerjakan oleh 120 ahli lintas akademi dan agama. Muatannya 30 persen teori dan 70 persen kegiatan interaksi sosial."Awal Juli ini siap disebarluaskan. Saya minta doa dan dukungan agar lancar serta bermanfaat," Bidang Diklat BPIP Baby Siti Salamah mengingatkan pesan Presiden Jokowi pada 1 Juni lalu yang mengimbau perlunya cara-cara baru untuk mendalami Pancasila di tengah berbagai tantangan global. Salah satunya memanfaatkan perkembangan iptek terutama revolusi industri keagamaan sama dengan Pancasila. Para tokoh, elemen bangsa menguatkan sosialisasi Pancasila. BPIP membantu presiden dalam koordinasi, sinkronisasi, standarisasi, akreditasi, serta rekomendasi hasil kajian regulasi kepada lembaga tinggi, ASN, ormas dan sebagainya," itu, Gubernur Kaltim yang diwakilkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus mengapresiasi BPIP dalam mendorong aktivitas pendalaman wawasan kebangsaan sesuai Pancasila dan UUD 1945."Perkembangan zaman sangat cepat. Budaya luar lambat laun mengancam tatanan adat istiadat, kelangsungan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi Pancasila tak bisa ditawar," papar Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK Nyoman Shuida menambahkan Revolusi Mental adalah salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Gerakan Nasional ini erat kaitannya dengan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sejauh ini berhasil dilakukan oleh BPIP."Revolusi mental itu visi presiden. Pancasila nilai praksis, revolusi mental operasionalisasi. BPIP sejalan pula dengan Generasi Emas 2045 dan program lainnya," beber dia, pembinaan Pancasila penting untuk merubah pola pikir, serta menumbuhkan etos kerja, gotong royong, dan sisi lain, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda M. Ilyasin menegaskan Pancasila adalah produk sejarah monumental. Merawatnya harus sabar dan telaten, didasari cinta dan semangat yang tinggi."Sebagai lembaga formal, mari kita dukung tugas BPIP yang sangat mulia," juga video 'Sederet Harapan Warganet di Hari Lahir Pancasila'[GambasVideo 20detik] prf/ega
Berdasarkanpernyataan di atas, tentukanlah solusi yang dapat dilakukan apabila Asta Ideologi lemah di - 45959597 ariwisata13 ariwisata13 4 minggu yang lalu PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Berdasarkan pernyataan di atas, tentukanlah solusi yang dapat dilakukan apabila Asta Ideologi lemah di Indonesia 1 Lihat jawaban Iklan
Mencari solusi yang dapat dilakukan apabila asta ideologi lemah di indonesia? Berikut adalah informasi lengkap dan terverifikasi yang berkaitan dengan solusi yang dapat dilakukan apabila asta ideologi lemah di indonesia, yang akan memberi Anda jawaban yang komprehensif. Oiya disini dapat kamu download juga informasi secara gratis. Detail solusi yang dapat dilakukan apabila asta ideologi lemah di indonesia mp3 dapat kamu nikmati dengan cara klik tombol Selengkapnya di bawah, dan untuk link download solusi yang dapat dilakukan apabila asta ideologi lemah di indonesia ada di halaman Mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi Group 1 XI IPA 1... STRATEGI MENGATASI ANCAMAN DI BIDANG IDEOLOGI - Video ini d... Dinda Halimah Niyata, 09 February 2022 SelengkapnyaInilah Cara Mempertahankan Ideologi Pancasila di Era Digital... Video kali ini memilih topik “Ketahanan Ideologi di Era Di... GCED ISOLAedu , 27 May 2022 SelengkapnyaStrategi Mengatasi berbagai Ancaman terhadap IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam Membangun Integrasi Nasional... Video ini menyajikan materi pelajaran PPKn Kelas 11 SMA/SMK/... Belajar Aja, 12 February 2021 Selengkapnyaini dia SOLUSI terbaik dalam mewujudkan INDONESIA DIKDAYA KETAHANAN NASIONAL 2... Astagatra merupakan konsepsi dasar ketahanan nasional yang m... About Socio Culture, 09 April 2020 SelengkapnyaGEOSTRATEGI DAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN PENDEKATAN ASTA GATRA PRODI IQT PAI FAI UMS 2021... ... SYAMHID OFFICIAL, 08 June 2021 SelengkapnyaDiskusi Kelas tentang Ketahanan Nasional Selasa 07 00 WIB... ... didi pramono, 02 November 2021 SelengkapnyaDiskusi KETAHANAN NASIONAL... Ini adalah materi perkuliahan KEWARGANEGARAAN pada Prodi Far... Imam Sukadi Channel, 25 May 2022 SelengkapnyaPKn Diskusi P 15... Tannas 4... PEMBELAJARAN RJ, 12 December 2020 SelengkapnyaPancasila dan Ketahanan Nasional... ... Humaniora Kedokteran, 27 October 2020 SelengkapnyaOn the traces of an Ancient Civilization What if we have been mistaken on our past... An extraordinary journey through time, to the edge of the or... Boxoffice Full Movies in English, 10 December 2022 SelengkapnyaAnda mungkin juga menyukai Janganpanik,apabila anda tersesat dan ingin mencari alamat atau lokasi yang ingin anda kunjungi,buka google map dan masukkan kota,lalu lihat posisi anda dan lanjutkan perjalanan. Google telah memberikan kita kemudahan,namun terkadang kita lupa bahwa di android yang kita pengang bisa kita akses map seluruh dunia,jangan heran,karena itulah Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Benarkah ketahanan ideologi Indonesia berada dalam kondisi rapuh? Setidaknya demikian yang bisa kita tangkap dalam pernyataan Lembaga Pertahanan Nasional lemhanas beberapa waktu ini. Jika menilik beberapa pemberitaan berkaitan dengan ketahanan ideologi, akan banyak dijumpai pernyataan senada bahwa ketahanan ideologi sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Dalam rentang 2014-2015 ada 12 provinsi yang mengalami pelemahan ketahanan ideologi, bahkan dari 34 provinsi di Indonesia, hanya terdapat 5 provinsi yang berada dalam klasifikasi cukup tangguh berdasarkan survei yang dilakukan oleh The Fund for bicara jauh tentang ketahanan ideologi di kalangan generasi muda, kita akan mulai terlebih dahulu dengan pemahaman mengenai ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia berlandaskan keyakinan terhadap kebenaran ideologi Pancasila yang memiliki kemampuan menggalang persatuan dan kesatuan nasional. Dalam hal ini, bangsa Indonesia meyakini bahwa Pancasila merupakan ideologi yang dapat menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, ras dan budaya yang telah ada di bumi nusantara, demi kepentingan bersama untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tangguh artinya tahan terhadap ancaman. Jika tangguh dilekatkan pada sikap mental manusia, maknanya ia tidak mudah menyerah menghadapi berbagai rintangan. Dalam konteks berbangsa, ketahanan ideologi ini seyogianya dicerminkan oleh sikap kolektif warga negara yang menghayati dan mengamalkan Pancasila. Kembali pada sikap mental, maka ketahanan ideologi inipun bisa melemah karena adanya pengikisan nilai ideologi dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya untuk membangkitkan kembali gagasan tentang pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Layaknya seseorang yang menurun semangatnya ketika berhadapan dengan masalah yang melahirkan pesimisme, mereka yang tangguh memiliki resiliensi yang tinggi. Dengan demikian, ketahanan ideologi dapat dimaknai sebagai resiliensi suatu ideologi bertahan menghadapi pergulatan dinamika sosial politik ekonomi untuk tetap hidup dan menjadi gagasan utama yang menjiwai seluruh tatanan kehidupan warga bangsanya. Tentu saja untuk terus hidup, ideologi negara perlu terus dipelihara, dilestarikan, diwariskan generasi masa kini agar diwarisi generasi mendatang. Negara ini akan tetap berdiri tegak sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia jika generasi mudanya memegang teguh ideologi yang telah diwariskan pendiri bangsa. Menilik UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, definisi pemuda dibatasi pada mereka yang berusia 16 hingga 30 tahun, namun generasi muda memiliki jangkauan spektrum definisi yang lebih lebar. Dari aspek program pembinaan misalnya, generasi muda adalah bagian penduduk yang berusia 0 - 30 tahun. Dipandang dari kematangan psikologis, usia 30 - 40 tahun dianggap sebagai masa transisi kedewasaan pemuda menuju tingkat kematangan pribadi. Sedangkan secara ideologis-politis, generasi muda adalah mereka yang akan menggantikan generasi pendahulu sebuah organisasi, atau kepemimpinan dalam masyarakat, yang berusia 18 - 30 tahun, bahkan hingga 40 tahun. Oleh karena itu, nasib suatu bangsa, baik dan buruknya negara ini kelak, sangat ditentukan oleh karakter generasi mudanya, oleh nasionalisme dan patriotisme yang mereka miliki untuk membangun negerinya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta daya saing mereka dengan bangsa-bangsa lain di di usia yang prima, generasi muda memiliki produktivitas yang tinggi, aktif serta memiliki idealisme yang tinggi. Idealisme adalah keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar oleh individu yang bersumber dari pengalaman, pendidikan, kultur budaya dan kebiasaan. Idealisme tumbuh secara perlahan dalam jiwa seseorang, dan termanifestasikan dalam bentuk perilaku, sikap, ide maupun cara ini mendorong kaum muda tertarik pada nilai-nilai ideal, tentang kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum, keadilan termasuk kehidupan beragama. Daya tarik nilai ideal ini membawa tuntutan implementasi norma-norma ideal tersebut dalam hidup bermasyarakat, dan bernegara. Hal ini berimplikasi pada munculnya gerakan-gerakan pemuda untuk mewujudkan konsep ideal itu. Seorang tokoh nasional, Tan Malaka pernah berkata, "Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda". Idealisme tentang cita-cita bangsa Indonesia yang berdaulat bebas dari kolonialisme menjadi bahan bakar yang menggerakkan para pemuda berjuang, dalam pergerakan-pergerakan nasional menempuh risiko apapun mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Di masa pasca reformasi, dengan kebebasan berserikat dan mengekspresikan pendapat yang lebih luas, idealisme pemuda muncul dalam berbagai bentuk yang lebih beragam. Mereka bersedia mengambil inisiatif dan terobosan berani, memotong rantai birokrasi dan prosedur berbelit, hingga lahir gerakan-gerakan swadaya yang dipelopori para pemuda. Sebut saja kisah Gamal Albinsaid, seorang dokter muda yang menggerakan warga binaannya untuk mengelola sampah, yang kemudian hasil pemilahan sampah dihargai senilai nominal tertentu agar dapat digunakan untuk membiayai contoh idealisme generasi muda yang dijiwai keingingan mengabdi, melestarikan budaya, meningkatkan derajat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya, bahkan rela melepas kenyamanan privilege yang sudah dinikmati sebagai kalangan sukses dengan jabatan pekerjaan dan penghasilan yang tinggi. Inilah idealisme pemuda yang tentu selaras dengan nilai luhur Pancasila yang diilhami Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadi pendidik di daerah terpencil, menjadi tenaga medis, pelestari mangrove di daerah pantai yang memberdayakan masyarakat, adalah sebagian contoh yang kita saksikan. Dorongan untuk memanusiakan sesama manusia yang rendah akses kesehatan, pendidikan dan pembiayaan oleh perbankan konvensional, dan sisi lain, idealisme mendorong sikap kritis generasi muda terhadap penyimpangan nilai-nilai ideal yang semestinya hadir di tengah masyarakat. Nilai itu antara lain, penegakan hukum, kemakmuran yang merata, keadilan sosial, pemimpin yang jujur, ketertiban bermasyarakat dan sebagainya. Sementara Pancasila, yang dinyanyikan anak-anak Sekolah Dasar, Garuda Pancasila, lalu diberikan dalam mata pelajaran PPKn hingga perguruan tinggi berupa mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila, terasa hanya sebatas ideologi bisu. Sebagian generasi muda beranggapan bahwa Pancasila tidak hadir di tengah berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Dan golongan ini tertarik untuk menemukan alternatif solusi all in one package pada ideologi lain. 1 2 Lihat Lyfe Selengkapnya Kelimapendekatan yang selanjutnya kami sebut sebagai faktor yang menentukan. tingkat integrasi suatu negara adalah: 1) adanya ancaman dari luar. 2) gaya politik kepemimpinan. 3) kekuatan lembaga-lembaga politik, 4) ideologi nasional, dan. 5) kesempatan pembangunan ekonomi.
IdeologiPancasila tersebut digunakan oleh Bangsa Indonesia untuk menjadi pedoman / kepercayaan bahwa Bangsa Indonesia dibangun dan didasarkan oleh Pancasila. Di mana Ideologi Pancasila dapat menjadi alat pemersatu bangsa, pembimbing bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan, memotivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri Negara Indonesia
Dinegara seperti Indonesia, dimana provider berlomba-lomba menawarkan paket untuk menelpon ataupun internet yang serba murah, rasanya sangat susah untuk loyal terhadap satu provider. Sedikit pengalaman pribadi, saya sering bergonta-ganti kartu SIM untuk mencoba paket internet yang ditawarkan oleh masing-masing provider. MediaSosial sebagai Solusi Mengatasi Ideologi Transnasional. Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS. Ideologi transnasional dapat diatasi dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat Indonesia guna mempertahankan karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut terkandung di dalam lima sila dan bisa diterapkan di kehidupan sehari Melihatcuplikan video tersbut menimbulkan pro dan kontra, banyak umat Islam dan beberapa Ormas Islam yang merasa geram dan marah. Adapun Isi ceramah yang disampaikan tersebut kurang lebih maknanya sebagai berikut sebagai mana yang disampaikan presenter TV One dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam (3/12/2019), "Nabi Muhammad SAW memang lahir dalam keadaan biasa saja tidak bercahaya, tidak .
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/527
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/981
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/903
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/361
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/121
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/737
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/739
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/792
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/524
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/146
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/119
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/276
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/255
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/515
  • ku0ek9i3a1.pages.dev/31

    • solusi apabila asta ideologi lemah di indonesia